GANJAR PRANOWO DAN BPBD BERGERAK CEPAT ATASI KEKERINGAN DAN BENCANA DI JAWA TENGAH

JAKARTA- Ganjar Pranowo saat menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menghadapi kemarau panjang di 2023 yang berdampak kekeringan.

Kerja sama dengan BPBD bertujuan untuk mengetahui daerah mana saja yang membutuhkan air dan juga bencana lainnya seperti kebakaran. "Seluruh Jawa Tengah, makanya tiap hari kita mengirim bantuan air," kata Ganjar ketika ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023) lalu.

Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan BPBD, mari simak penjelasan lembaga ini.

BPBD adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mengelola dan merespons bencana di tingkat daerah. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan pengakuan dan apresiasi yang tinggi terhadap peran BPBD adalah Ganjar Pranowo. Dia merupakan tokoh yang dikenal atas dedikasinya terhadap penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen yang disediakan di laman resmi BPBD Jateng, pelaksanaan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah (baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota), masyarakat, dan lembaga usaha.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana menegaskan perlunya pembentukan lembaga yang menangani bencana di tingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dimana BPBD menjalani tiga tugas utama yakni:

1. Pelaksana

2. Komando

3. Koordinasi

Di tingkat pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertindak sebagai lembaga penanggulangan bencana, sementara di tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang serupa.

Pembentukan lembaga-lembaga ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.

Dalam konteks ini, pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif tentang realitas kebencanaan dan potensi bencana yang ada di wilayah Jawa Tengah menjadi sangat penting.

Pemahaman yang komprehensif ini menjadi dasar awal dalam mengelola risiko bencana, yang pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada.

BPBD merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Mereka bekerja untuk mengidentifikasi risiko bencana, merencanakan tindakan mitigasi, serta memberikan respons cepat saat bencana terjadi.

BPBD juga berperan penting dalam memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat mengenai potensi risiko bencana di wilayah mereka, serta bagaimana bersiap dan bertindak dalam situasi darurat.

Pembentukan BPBD Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 101 Tahun 2008 yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdampak pada perubahan dalam urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah.

Untuk mengimplementasikan UU 23 tahun 2014, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tanggapan terhadap peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BPBD Provinsi Jawa Tengah akan mengikuti panduan dari PP No. 18 tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.