JAKARTA- Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dalam bentuk fisik. Nantinya, KKPD tersebut tidak menggunakan jenis Mastercard atau Visa, melainkan menggunakan jenis GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).
"Peluncuran KKPD sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. KKPD memang kita tidak akan pakai Mastercard dan Visa, kita pakai GPN," kata Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Kamis (16/3).
Sebelumnya, BI sudah mengeluarkan KKPD dalam bentuk digital yakni menggunakan layanan QRIS. Kemudian pada Mei 2023 BI akan meluncurkan KKPD dalam bentuk fisik. Adapun saat ini progres persiapan KKPD sudah 92 persen.
"Sebelumnya bentuk QRIS. Nanti di bulan Mei ini kita launching bentuk kartu," terang dia.
Presiden Jokowi menyoroti soal penggunaan kartu kredit pemerintah yang belum maksimal. Padahal, kartu kredit tersebut bisa mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan belanja barang dan jasa.
"Zamannya sudah zaman digital seperti ini. Mestinya ini semuanya bisa menggunakan. kalo kita bisa menggunakan itu betul-betul kita bisa mandiri," kata Jokowi saat membuka Business Matching: Belanja Produk dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Jokowi mengingatkan soal sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, dia mana Visa dan Mastercard menjadi masalah, yang menyebabkan transaksi di sana menjadi terkendala.
"Kalau kita memakai platform kita sendiri dan itu menyebar, semuanya menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi kabupaten/kota, kita akan lebih tenang," ujarnya.
Wibawa Prasetyawan, the Vice President & Head of Account Management for Financial Institutions, mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi sangat mendukung dan menghormati keputusan pemerintah.
"Bahkan kami berdialog dengan pemerintah dan regulator bagaimana insiiatif pemerintah ini bisa berjalan dengan baik," kata Wibawa, Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, MasterCard kaget karenea pihaknya diikutsertakan dalam konsultasi dengan pemerintah terkait dengan upaya menyediakan sistem pembayaran di lingkungan pemerintah dengan cukup aman dan cukup yakin.
Dengan program KKP GPN, dia menuturkan sumber daya di sisi pemerintahan dan regulator sudah cukup mumpuni dan pihaknya menerima hal tersebut. Dia yakin dunia pembayaran ini masih cukup luas dan ada bagian-bagian yang bisa dimainkan dan dikerjasamakan dengan baik.
"Jadi pada intinya kami menghormati dan respect. Dan kami siap membantu pemerintah untuk membangun sistem pembayaran yang cukup aman dan bisa membuat industri ini dan pemerintah bersinergi," paparnya.
0 comments:
Post a Comment