BIROKRASI LAMBAT, JOKOWI TEGUR BUDI KARYA

JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluhkan tentang proses pembiayaan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memakan waktu cukup lama. Bahkan hal ini sempat membuat dirinya ditegur Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Budi mengatakan, KPBU menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mendorong pemanfaatan aset dan pembangunan infrastruktur tanpa terlalu bergantung dengan dana APBN. Namun menurutnya KPBU prosesnya memakan waktu yang lama.

"Saya ada catatan, proses KPBU sampai financial close itu lama sekali, 1 tahun. Saya sudah berulang kali menyatakan bahwa ini too long. Sehingga kadang-kadang kita itu frustrasi, kapan financial close-nya," kata Budi, dalam sesi diskusi di acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1/2023).

Bahkan akibat dari proses yang panjang ini, Budi mengaku sempat ditegur Presiden Jokowi karena proyeknya tak kunjung dimulai. Ia pun menyampaikan penyebabnya yaitu karena proyek belum financial close alias disepakati pembiayaannya.

"Saya pernah ditegur Pak Presiden, 'ini kok nggak mulai-mulai proyeknya?' 'Pak ini belum financial close' saya jawab seperti itu, lalu 'opo kui (financial close)," katanya, sambil meniru pernyataan Jokowi.

Budi pun menyampaikan keluhanmya ini langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam momentum tersebut. Ia sangat berharap kalau proses KPBU ini ke depan tidak menghabiskan waktu hingga 1 tahun lamanya.

"Kalau Bu Menteri yang ngomong, biasanya didengerin. Jadi saya nitip omongan aja gitu apa yang terjadi dalam proses-proses kita," imbuhnya.

Budi mengatakan, proses ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi pembiayaan. Apalagi mengingat minat para investor yang cukup tinggi, terutama pada pembangunan Transit Oriented Development (TOD).

"Yang saya minta tolong kalau ada KPBU, terutama availability payment, banyak sekali yang berkeinginan," kata Budi.

"Dan (TOD) itu bisa di-develop tanah-tanah yang tak berfungsi akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya yakin PII dan SMI dengan arahan Bu Menteri bisa memberikan kami kesempatan apakah itu dengan available payment atau bentuk lain," sambungnya.

Lebih lanjut Budi melaporkan, saat ini ada sebanyak 17 proyek KPBU prioritas Kemenhub. Di antaranya 2 proyek bandar udara, 4 proyek pelabuhan, 9 proyek darat dan perkotaan, serta 2 proyek perkeretaapian. Dalam penyelesaiannya, pihaknya berupaya menggerakkan skema KPBU untuk semua proyek.

"Kita upayakan KPBU. Karena APBN saya terbatas, kita diberikan alokasi. Saya termasuk yang nggak pernah ngerengek sama Ibu Menteri (Keuangan) di mana APBN saya. Kita terima berapapun itu, kita yakini Bu Menteri sudah adil memberikan semua porsi," kata Budi.