JAKARTA- Kesejahteraan guru ngaji menjadi salah satu perhatian besar bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Mahfud, dengan merujuk survei dari Kementerian Agama yang mengatakan, sekitar 65% dari guru ngaji berpendapatan jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Kondisi ini tentu mengundang keprihatinan mengingat besarnya tanggung jawab guru ngaji.
Dengan pertimbangan masih rendahnya kesejahteraan guru ngaji itulah, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kemudian menjanjikan insentif Rp 1 juta per bulan kepada guru ngaji.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah program ini masuk akal?
Bila merujuk pada data BKPMRI di mana ada sekitar 1 juta orang guru ngaji maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan dan Rp 12 triliun per tahun.
Bila menghitung perkiraan jumlah masjid/musholla dan mempertimbangkan ada dua guru ngaji di masing-masing masjid/musholla maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun per bulan atau Rp 19,2 triliun per tahun.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan besaran anggaran dana insentif masih realistis. Terlebih dengan melihat besarnya Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) terutama untuk layanan pendidikan.
Merujuk pada belanja APBN 2023 yang menembus Rp 3.061,2 triliun maka dana insentif guru ngaji sebesar Rp 1 juta kepada 1 juta guru ngaji hanya menghabiskan 0,4% APBN.
Bila insentif guru ngaji diberikan kepada sekitar 2 juta guru ngaji maka akan membutuhkan anggaran 0,63% dari APNN.
Piter juga menjelaskan pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud sangat fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kesejahteraan guru ngaji merupakan bagian dari penguatan SDM.
Ganjar Mau Menggaji Guru Ngaji, Apakah Program Ini Masuk Akal? Uang Dari Mana?
Terkait program insentif guru ngaji, Mahfud belum menjelaskan secara rinci dari mana anggaran tersebut akan diambil.
Piter menjelaskan anggaran dana insentif bisa diambil dari penghematan anggaran sejumlah pos serta memaksimalkan penyerapan anggaran pendidikan ataupun dana desa.
Sebagai catatan, mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak 2009. Anggaran pendidikan pun bengkak 182% dari Rp 216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp 612,2 triliun pada 2022.
Sayangnya, penyerapan anggaran pendidikan selalu tidak maksimal. Dalam penelusuran CNBC Indonesia, rata-rata anggaran pendidikan hanya terserap 90,6%. Setiap tahun rata-rata anggaran pendidikan yang tidak terserap menembus Rp 50,3 triliun.
Banyaknya anggaran pendidikan yang tidak terserap inilah yang bisa dimanfaatkan untuk insentif guru ngaji. Anggaran pendidikan tersebar ke berbagai kementerian/lembaga, termasuk di Kementerian Agama.
Penyerapan anggaran Kementerian Agama juga selalu tidak terserap sepenuhnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata anggaran Kementerian Agama yang tidak terserap mencapai Rp 2,4 triliun.
"Kalau anggaran pendidikan yang melimpah tinggal bagaimana merealisasikan anggaran ini biar maksimal," tutur Piter.
Langkah Nyata Insentif Guru Ngaji
Insentif guru ngaji sebenarnya sudah dipraktekan di sejumlah daerah seperti di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.
Jawa Tengah di bawah Ganjar Pranowo juga sudah menyalurkan insentif guru ngaji secara berkelanjutan.
Insentif guru ngaji sudah dimulai sejak 2019 dan selama berjalannya program dari 2019 hingga 2023, pemberian insentif guru keagamaan telah terealisasi sebesar Rp 1,2 Triliun.
Insentif diberikan sebesar Rp 100.000 per bulan atau Rp 1,2 juta setahun. Insentif dicairkan tiga bulan sekali langsung melalui rekening bank.
Jumlah guru ngaji yang mendapat insentif terus bertambah dari 171.131 pada 2019 menjadi 230.830 penerima manfaat pada 2023.
Untuk 2022, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 247,6 miliar.
Jumlah anggaran tersebut hanya berkisar 1,02% dari total belanja APBD Jawa Tengah pada 2022. Namun, manfaat dan multiplier effects yang diberikan dari anggaran tersebut bisa berdampak besar.
Dampak besar tersebut bisa dilihat dari seorang guru ngaji bernama Ahmad Afifudin.
Dilansir dari Jetangprov.go.id, Agmad yang merupakan guru ngaji asal RT 5 RW 02, Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tersebut mampu menjadikan insentif guru ngaji sebagai modal usaha sang istri berjualan gorengan.
Pria yang sudah mengajar sejak 1994 tersebut mengaku bersyukur karena insentif merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jateng kepada guru ngaji atau kiai kampung seperti dirinya.
"Saya matur nuwun sekali dengan pemerintah, dengan Pak Ganjar sama Pak Yasin (Wagub Taj Yasin Maimoen) dan yang lain, dapat insentif. Tapi walaupun, mohon maaf, nilainya tidak seberapa, tapi lumayan membantu daripada tidak sama sekali," ungkapnya, dikutip dari situs resmi pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Kebijakan insentif guru ngaji di Jawa Tengah dan sejumlah daerah membuktikan jika program ini bisa dijalankan.
Perputaran Ekonomi Dari Insentif Guru Ngaji
Insentif guru ngaji jika nantinya menjadi kenyataan tentu akan berdampak besar terhadap perekonomian, terutama di kawasan perdesaan.
Insentif akan meningkatkan daya beli ataupun kemampuan berinvestasi guru ngaji.
Perputaran ekonominya juga berdampak positif mulai dari penjualan kebutuhan sehari-hari hingga peralatan rumah tangga.
0 comments:
Post a Comment