JAKARTA- Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo dinilai mampu membangun pelayanan publik yang kuat dalam memajukan Provinsi Jawa Tengah. Caranya, dengan menggenjot pendirian dan pemanfaatan mal pelayanan public (MPP). Hal itu menjadi bukti Ganjar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Jateng.
Saat ini tidak kurang dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah atau lebih dari separuh wilayah sudah tersedia mal pelayanan publik. Di antaranya Semarang, Wonogiri, Demak, Sragen, Purbalingga, Pekalongan, dan Pemalang. Kemudian Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, Cilacap dan MPP milik Pemprov Jateng.
Di Jawa Tengah, MPP tidak hanya sekedar berdiri. Tetapi juga ada penguatan yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan. Itulah kenapa, berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jateng per 2022 berhasil menembus 80 persen.
Selain itu, integritas Pemerintah Provinsi Jateng juga terbilang tinggi, dengan survei penilaian integritas mencapai 78,17 persen. Integritas terhadap Ganjar Pranowo dinilai memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Leadernya harus berintegrasi dan sebagainya. Kalau leadernya nggak mampu tentu jumlahnya itu belum bisa memperbaiki pelayanan publik," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dihubungi JawaPos.com, Kamis (21/9).
Agus mengungkapkan, kehadiran mal pelayanan publik memang sebuah keharuan bagi setiap daerah. Hal ini dalam rangka memperbaiki pelayanan dan mengurangi tingkat korupsi di daerah.
Terlebih, berdasarkan data per Februari 2023, Jateng miliki 28 mal pelayanan publik, ini merupakan jumlah terbanyak di Indonesia dibanding daerah lainnya. Total MPP di Indonesia seluruhnya ada 110 MPP, dengan rincian 65 MPP di Pulau Jawa, 15 MPP di Pulau Sumatera, 13 MPP di Kalimantan, 13 MPP di Sulawesi, 3 MPP di Bali, dan 1 MPP di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Semua harus online, tidak boleh tidak online. Karena harus mengurangi tatap muka antara aparat pelayanan dengan masyarakat. Disitu nanti dikhawatirkan terjadi transaksi menghambat proses," ucap Agus.
Namun, Agus mengingatkan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Sehingga, tidak mudah diretas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Mal pelayanan publik semuanya online saja, cuma kan perlindungan data pribadi harus ada, kalau tidak mudah di hack," tegas Agus.
Hal wajar jika tingkat kepuasan masyarakat terbilang tinggi. Berdasarkan data Pemprov Jateng per 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,50 persen. Bukan tidak mungkin, upaya Ganjar memaksimalkan MPP dibawa ke lingkup nasional supaya seluruh daerah bisa meningkat pelayanan publiknya.
Ganjar mengatakan, keberadaan Mal Pelayanan Publik menunjukkan komitmen pemerintah daerah agar layanannya lebih cepat dan terintegrasi. Bahkan, Ganjar menginginkan pelayanan publik ke depan harus menggunakan articial intelligence (AI).
Keinginan itu disampaikan Ganjar saat hadir sebagai pembicara di acara kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9). "Bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan AI, harapannya masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi," ucap Ganjar.
Ganjar meyakini, teknologi AI bisa memberikan pelayanan lebih cepat dibanding tenaga manusia. Bahkan, waktu yang terpakai bisa lebih efisien. "Ia bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, langsung bisa jawab. Kalau kemudian masyarakat langsung mendatangi petugas satu-satu barangkali akan lama," pungkas Ganjar.
Mengutip artikel dari website Pemprov Jateng, pada 2022, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih memberikan apresiasi terhadap pelayanan publik di Jateng yang luar biasa. Jateng sudah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melayani masyarakat. Ke depan, pihaknya berharap layanan yang diberikan bisa lebih bersifat integratif. “Kita harapkan ke depan, dengan kemajuan teknologi, penggunaan pelayanan masyarakat secara digital, secara online itu kita harapkan semakin meningkat dalam bentuk pelayanan yang bersifat integratif. Tidak lagi parsial. Misalnya masing-masing OPD punya layanan digital sendiri, tapi bagaimana yang digital itu bisa terintegrasi, sehingga pimpinan, misalnya Kepala OPD maupun Gubernur, Wakil Gubernur, bisa day to day, time by time, memantau perkembangan layanan itu dengan baik,” ungkapnya.
0 comments:
Post a Comment