SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijadwalkan membuka acara Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia di Balairung Astina Hall UTC Kota Semarang pada Sabtu, 4 Februari 2023.
"Beliau sudah kami beri undangan untuk bisa rawuh (hadir)," kata Ketua Panitia Daerah Musra, Pramono dalam konferensi pers di Semarang, Jumat, 3 Februari 2023.
Menurutnya, masyarakat dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah akan menghadiri Musra ke-17 tersebut. "Akan diikuti kurang lebih 7-8 ribu peserta dari seluruh daerah di Jawa Tengah," ujarnya.
Salah satu agenda dalam Musra adalah menjaring nama calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum atau Pemilu 2024. Setiap peserta yang datang akan diberi hak untuk mengusulkan nama melalui sistem daring.
Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus, mengatakan hasil rekapitulasi penjaringan nama selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Akan ada rekomendasi, berupa tiga nama Capres teratas dan lima nama Cawapres teratas," tuturnya.
Dia mentargetkan akan menggelar Musra di 85 persen provinsi yang ada di Indonesia. "Kurang lebih 28-29 provinsi akan kami gelar. Akan kami kejar sampai Maret. Akan kami tutup Musra di Jakarta," kata dia.
Menurutnya, Musra terselanggara kerja sama oleh sejumlah kantung relawan pendukung Jokowi. "Musra difasilitasi 17 organisasi relawan Jokowi. Dengan tujuan memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam menentukan nasib bangsa ke depan," kata dia.
Sebelumnya Musra telah dilakukan di beberapa kota antara lain di Bandung, Jawa Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di dua kota itu, nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menempati posisi teratas.
“Dari 12 kali Musra yang kami gelar, memang ada dua yang menempatkan Pak Jokowi di posisi paling atas, itu waktu di Bandung sama di Kupang,” kata Sekretaris Jenderal Pro Joko Widodo atau Projo, Handoko saat menghadiri konferensi pers di gedung DPP Projo, Jakarta. Pada Rabu, 28 Desember 2022.
Meski nama Jokowi mencuat, Handoko menegaskan bahwa pihaknya menolak aspirasi tiga periode kepemimpinan Presiden Jokowi.
Handoko menjelaskan, pihaknya mendengar adanya aspirasi dari sejumlah masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan kepresidenannya. Meskipun begitu, ia menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi.
“Tapi tetap, kami tidak menolak bahwa ada aspirasi ingin tiga periode, ingin Jokowi terus,” kata Handoko.
0 comments:
Post a Comment