JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah secara serentak untuk masyarakat Indonesia.
Di awal pemerintahannya, Presiden RI yang sering disapa Jokowi ini memandang sengketa dan konflik pertanahan masih banyak terjadi dan perlu segera dibereskan.
Setelah ditelusuri, Jokowi pun mengetahui salah satu alasannya, berhubungan erat dengan masalah sertipikat tanah.
“Kita tahu di tahun 2015 setelah dihitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikat. Yang sudah pegang sertipikat itu 46 juta. Artinya, masih ada 80 juta yang belum pegang sertipikat, betapa banyaknya,” ujar Jokowi.
“Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana karena Bapak/Ibu tidak pegang bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki,” ujar Presiden saat Penyerahan 1.552.450 Sertipikat Tanah untuk Rakyat yang berlangsung secara daring dan luring di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022).
Konflik pertanahan, menurut Jokowi, sangat menghabiskan energi rakyat Indonesia. Karenanya, Ia mengatakan, perlu adanya percepatan sertipikasi tanah masyarakat.
“Sekarang, sudah total tadi 100 juta (bidang tanah terdaftar, red). Artinya, tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang. Kurang lebih 2-3 tahun, Insyaallah rampung,” tutur Jokowi.
“Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya. Rakyat akan adem, konflik-konflik tidak ada, sengketa tanah tidak ada. Sudah jelas semua, sudah diukur oleh BPN,” tutur Jokowi.
Jokowi sangat mengapresiasi kerja Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran dan semua pihak yang terlibat atas penyelesaian konflik pertanahan Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113 di Provinsi Jambi. Konlik berlangsung selama kurang lebih 35 tahun.
“Alhamdulillah sekarang yang SAD, 744 bidang sudah diselesaikan semuanya. Satu keluarga dapat satu hektare, sudah rampung. Ini sudah 35 tahun tidak selesai-selesai. Sekarang bisa diselesaikan, karena Menteri dan jajarannya mau turun ke lapangan,” tegas Jokowi.
Presiden lantas mengingatkan kepada seluruh penerima sertipikat agar menjaga dan menyimpan sertipikat dengan baik.
“Dijaga betul jangan sampai rusak atau hilang, apabila hilang sudah fotokopi bisa diurus lagi ke Kantor BPN.” pesan Jokowi.
Kemudian, lanjutnya, biasanya kalau sudah pegang sertipikat itu inginnya disekolahkan.
“Saya titip kalau mau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung betul. Bisa dicicil tidak nanti. Kalau tidak bisa, sertipikat Bapak/Ibu hilang, disita oleh bank karena tidak bisa mengembalikan pinjaman,” demikian imbau Jokowi.
“Jadi sekali lagi, kalau mau pinjam ke bank dihitung, bisa dicicil tidak, kalau tidak ya tidak usah,” pesannya, lagi.
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait progres pendaftaran tanah yang masih terus berjalan. Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 100,14 juta bidang tanah, di mana sebanyak 82,5 juta bidang tanahnya telah bersertipikat.
“Untuk mencapai target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, maka terhadap sisa sebanyak 25,86 juta bidang tanah akan kami selesaikan selama tiga tahun ke depan,” ucap Hadi Tjahjanto.
Ia juga melaporkan target kegiatan redistribusi tanah untuk penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,5 juta hektare. Terdiri dari penyediaan TORA dari bekas Hak Guna Usaha (HGU), Tanah Telantar, dan Tanah Negara Lainnya seluas 400.000 hektare.
Saat ini, capaiannya melampaui target seluas 1,16 juta hektare (291,61%).
“Adapun kegiatan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta hektare, saat ini telah disertipikatkan seluas 329.936,75 hektare (8,05%),” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan capaian itu, pada kesempatan ini Presiden RI dapat menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah. Terdiri dari 1.432.751 sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan 119.699 sertipikat redistribusi tanah.
Penyerahan sertifikat kepada masyarakat di penjuru Indonesia diterima 120 orang perwakilan masyarakat yang hadir.
“Saat ini, hadir dihadapan Bapak sebanyak 120 orang penerima sertipikat yang terdiri dari 112 orang penerima sertipikat program PTSL, 6 orang penerima sertipikat redistribusi tanah, dan 2 orang lagi merupakan perwakilan dari Kelompok SAD 113 yang menerima sertipikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi yang telah berkonflik selama kurang lebih 35 tahun,” jelasnya.
Menteri ATR/Kepala BPN juga melaporkan terkait upaya percepatan pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik pertanahan yang masuk ke dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Ia menuturkan, sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali.
Hadir dalam acara di Istana Negara ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung; Mensetneg Pratikno; Kapolri Listyo Sigit; Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Hadir pula secara daring, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Indonesia.
0 comments:
Post a Comment